Jokowi Minta Belanja Produk Asing Direm!

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini memantau ketat anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Dia minta seluruh anggaran belanja untuk produk luar negeri direm dan difokuskan hanya di dalam negeri.



Dalam kondisi saat ini, belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Dirinya pun meminta regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).
Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," imbuh Jokowi.
Terkait dengan kebutuhan medis, Jokowi mengatakan saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi COVID-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri, di antaranya adalah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat COVID-19.

"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya.
Jokowi pun kembali mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja luar biasa melebihi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sejumlah hal menurutnya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk kebutuhan masyarakat luas.

"Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas)," ujarnya.

Jokowi pun akan peloti setiap hari anggaran kementerian dan lembaga. Baca di halaman selanjutnya.
Ekonomi Indonesia dihantui resesi. Jika kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi minus lagi maka Indonesia resmi resesi. Sebab kuartal II-2020 sudah dipastikan ekonomi minus.

Presiden Jokowi sadar akan hal itu. Oleh karena itu dia mendorong percepatan belanja pemerintah demi memancing pergerakan perekonomian
Tak hanya mendorong, Jokowi juga akan memantau setiap hari anggaran setiap kementerian dan lembaga. Sebab kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insyaallah juga akan lebih mudah," ujarnya.
Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka dari itu, Jokowi meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Jokowi Minta Belanja Produk Asing Direm!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel